Siapa Yang Layak, Gubernur Sumut 2024-2029 (?)



Foto : Kolase Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2024 - 2029, Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala saat Debat Publik Pertama yang digelar KPU Sumut, di Hotel Grand Mercure, Medan, beserta kolase Iskandar Sembiring yang akrab dipanggil ISE, Senator-DPD RI 2024-2029 Dapil Sumatera Utara (belum terpilih). 



Medan  ||  Pilkada serentak tahun 2024, telah memasuki Masa Kampanye dan agenda Debat Publik mulai digelar oleh pihak penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara. 

Debat Publik digelar bertujuan agar supaya publik atau masyarakat Sumut mengetahui pemikiran calon pemimpin Sumut itu melalui visi misi dan gagasannya dalam memajukan dan mensejahterakan Sumut kedepannya agar masyarakat Sumut nantinya tidak salah dalam memilih calon pemimpinnya untuk masa bakti 2024 - 2029.  


Siapa yang layak menjadi Gubernur Sumatera Utara periode 2024 - 2029 (?)

Debat Pilkada Pertama oleh KPU Sumut yang ditayangkan di dua stasiun televisi, yakni TVRI dan Garuda, yang mengangkat tema "Pelayanan Publik dan Kesejahteran Mayarakat", Rabu 30 Oktober 2024, yang dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Medan. 

Iskandar Sembiring yang akrab dipanggil ISE, Senator-DPD RI 2024-2029 Dapil Sumatera Utara (belum terpilih), berpendapat bahwa debat pertama ini, kalau dilihat dari visi dan misi masing-masing Cagub dapat kita lihat bagaimana mereka merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh panelis. 

"Visi dari Cagub/Cawagub (Bobby Nasution-Surya),  'Kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan'  dan demikian juga Visi dari Cagub/Wacagub (Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala) 'Sumatera Utara yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan'.  Dan dari kedua paslon ini tidak ada perbedaan yang signifikan dan ini sejalan dengan Visi Prabowo-Gibran 'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045'," pungkas ISE ke wartawan, Kamis (31/10/24). 

Iskandar Sembiring juga menjelaskan, jika dilihat dari Misi Paslon 1 (Bobby Nasution-Surya)  1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), 2 Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah, 3) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, 4) Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang Berkualitas, 5) Estetik dan Ramah Lingkungan, 6) Memperkuat ketahanan sosial, dan budaya untuk membangun masyarakat Sumut yang tangguh dan Misi Paslon 2 (Edy Rahmadayadi-Hasan Basri Sagala), 1) Membangun sumber daya manusia berkualitas, 2) Membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan, 3) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan melayani, 4) Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kondisi darurat dan atau bencana, 5) Meningkatkan daya saing dan pengambilan peran strategis nasional. 

"Menunjukkan, 5 misi paslon 1 (Bobby-Surya)  yang diusung ada yang kurang relevan hubungannya dengan visi paslon 1, yang diusung Bobby-Surya, terkecuali misi 1, terkait Ssumbee Data Manusia (SDM) dan jawaban-jawaban pertanyaan, kurang terstrukur dalam menyajikan program yang akan dilaksanakan dalam 5  tahun kedepan. Sedangkan Paslon 2 (Edy-Hasan), jika dilihat dari 5 misi dapat saya pastikan cukup relevan visi yang diusung Edy Rahmadayadi-Hasan Basri Sagala, dan  demikian juga selaras  dengan 8 misi Prabowo-Gibran, dan 8 program terbaik tercepat serta 17 program prioritas," ungkapnya. 

Sisi lain, lanjutnya, makna memahami substansi keberlanjutan pada debat pertama paslon 1, kurang tergambar rencana strategis pencapaian, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau disebut Sustainable Development Goals (SDGs) pada TPB/SDGs. 

Terkait Tujuan 1, "Tanpa Kemiskinan", Tujuan 3, Kehidupan Sehat dan Sejahtera", Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas” dan jika dilihat dari paparan dan narasi paslon 2 Edy-Hasan, cukup terukur dalam menjalankan program yang berkelanjutan kalau kita lihat dari narasi yang disampaikan selaras dengan Peraturan Gubernur Sumut Nomor : 22 Tahun 2022 Tentang  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau disebut Sustainable Development Goals (SDGs) dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 yang ditandatangani Edy Rahmayadi. 

"Terkait dengan kemiskinan, dimana jumlah penduduk miskin Provinsi Sumut saat ini tercatat sebesar 1.228.000 jiwa (7,99% dari jumlah penduduk) seharusnya paslon 1 dan paslon 2 mengaitkan strategi pencapaian target-target kuantitatif TPB/SDGs yang harus dicapai sampai tahun 2030 seperti; penuruan kemiskinan kota medan (<8,03%), asahan (<8,2%), kabupaten nias (<22%) dan 30 kabupaten/kota lainnya dan juga seharusnya dikaitan strategi nasional, yang menargetkan pemberantasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen yang akan dilakukan sesegera mungkin dalam dua tahun pertama masa kerja," pungkasnya. 

Sementara, pemerintahan ke depan menargetkan penurunan angka kemiskinan relatif hingga di bawah angka 6 persen pada akhir 2029, dengan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. 

Dan jika dilihat, pungkasnya, dari TPB/SDGs Tujuan 3 “Kehidupan Sehat dan Sejahtera” yang harus dilakukan seperti apa strategi yang dilakukan dalam pencapaian target-target TPB/SDGs seperti ; pemberantasan Narkoba, HIV/AIDs, Judi Online, Kematian Ibu/balita/bayi, rumah sakit modern setiap kabupaten. 

Demikian juga pencapaian TPB/SDGs Tujuan 4 “ Pendidikan Berkualiatas” seperti apa strategi  yang dilakukan dalam pencapaian target-target TPB/SDGs, seperti : anak tidak/putus sekolah, kompetensi/kesejahteraan guru, fasilitas sarana prasarana pendukung dan program perbaikan gizi, APK dan APM, dan lain lain.  

"Saya bisa memastikan Edy Rahmayadi sebagai incumbent/petahana memiliki segudang pengalaman menjalankan roda pemerintahan Sumut periode 2018-2023 dan Sumut masih memerlukan kepemimpinan beliau 2024-2029 yang berlatar belakang militer dan mumpuni memberantas Narkoba, Judi Online, korupsi dan juga meningkatkan layanan informasi keterbukaan yang mencapai 5 besar terbaik dari 38 provinsi menjadi 3 terbaik dan pemberdayaan masyarakat pedesaan khususnya pada desa-desa tertinggal, dan saya belum punya keyakinan kemampuan Bobby memimpin sumut yang hanya baru pengalaman sebagai Walikota Medan dan tentu memimpin sumut tidak cukup dengan membangun wacana/narasi yang belum ada bukti apa yang sudah dilakukan di 32 kabupaten/kota terkecuali Kota Medan yang juga diperdebatkan hasilnya dan kita tunggu debat kedua 6 November 2024," tukas Iskandar Sembiring mengakhiri. 



[k7 nell]

Share on Google Plus

About GROUP MEDIA KOMPAS7

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 اÙ„تعÙ„يقات:

Posting Komentar