Medan || kompas7.id ||
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan diminta berkolaborasi untuk bersama-sama mengatasi permasalahan stunting di Kota Medan. Jika selama ini ada OPD yang merasa tidak berkaitan langsung dengan penanganan stunting sehingga kurang peduli dalam penanganannya, maka mulai sekarang pandangan seperti itu harus diubah. Artinya, semua OPD harus peduli dan terlibat langsung sehingga penanganan stunting yang dilakukan dapat memberikan hasil optimal.
"Mulai sekarang jangan ada lagi istilah OPD yang berkaitan langsung dan tidak berkaitan langsung dengan penanganan stunting. Jika ingin permasalahan stunting ini selesai, pandangan seperti itu harus diubah dan seluruh OPD harus berkolaborasi!" tegas Wali Kota Medan Bobby Nasution di acara Rembuk Stunting Tingkat Kota Tahun 2022 Sekaligus Penandatanganan Surat Pernyataan Komitmen Pelaksanaan Percepatan pencegahan Penanganan Stunting Terintegrasi di Kota Medan di Hotel Grand Mercure Medan, Selasa (31/5).
Apalagi, jelas Bobby Nasution, pencegahan stunting dilakukan di seribu hari pertama kehidupan anak dengan mencukupi asupan makanan. Tentunya di seribu hari pertama kehidupan anak ini, jelasnya, mereka belum dapat memilih makanan sendiri sehingga asupan makanannya bergantung kepada kondisi ekonomi orang tua dan lingkungan tempat tinggalnya. "Kondisi ini lah yang menjadi dasar semua OPD harus berkolaborasi dan ikut menangani masalah stunting di Kota Medan," katanya.
Didampingi Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu, Bobby Nasution selanjutnya menambahkan, selain OPD, kecamatan, kelurahan serta kepling juga harus ikut berkolaborasi untuk menangani stunting.
"Saya ingin ke depannya di seluruh kecamatan dan kelurahan, anak-anak yang alami stunting harus didata dengan lengkap, begitu juga terkait pekerjaan orang tua dan tempat tinggal mereka layak huni atau tidak. Data seperti ini harus diketahui sehingga diketahui persoalannya apa dan bagaimana penanganannya. Selain itu target capaiannya juga harus jelas, saat saya menanyakan kembali soal data, semua sudah ada," ungkapnya mengingatkan.
Sebelumnya, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kota Medan sekaligus Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman menyampaikan, sesuai instruksi Wali Kota Medan Bobby Nasution, seluruh OPD harus lebih peka dan jeli terhadap warga yang terdeteksi dan memiliki indikasi stunting yang tinggi.
"Mulai dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKPPR), Dinas Pekerjaa Umum (PU), Dinas Koperasi dan UMKM, semua harus dilibatkan. Bahkan, Pak Wali juga sudah mengatakan, terkait stunting identik dengan warga yang ekonominya lemah. Oleh karenanya jika masyarakat sudah terdata, maka dapat diberikan bantuan UMKM agar warga tersebut mandiri dan menambah pendapatan mereka," jelas Aulia.
Selain itu, kata Aulia, peran aktif camat, lurah dan kepling sangat dibutuhkan untuk mebmantu proses pendataan tersebut. Dengan berbagai langkah yang dilakukan, ia optimis angka stunting di Kota Medan dapat menurun. "Saya minta seluruh jajaran kecamatan, kelurahan dan kepling untuk bahu membahu agar lebih jeli kepada warganya, terutama warga yang baru menikah dan ekonominya lemah. Berikan mereka pendampingan, mari kita bersama saling membahu untuk mewujudkan Indonesia, terkhusus Kota Medan lebih maju lagi," harapnya.
Selain Wali Kota dan Ketua TP PKK, Penandatanganan Surat Pernyataan Komitmen Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Penanganan Stunting Terintegrasi di Kota Medan juga dilakukan Wakil Wali Kota dan Kadis Kesehatan Kota Medan dr Taufik Ririansyah serta dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Rembuk Stunting Tingkat Kota Medan Tahun 2022 oleh Lurah Sicanang Kecamatan Medan Belawan, Camat Medan Belawan Subhan Fajri Harahap, Kadis PKPPR Endar Sutan Lubis, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (P3APM) Edliaty, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Emilia Lubis dan Kepala Bappeda Benny Iskandar.
Dalam kesempatan tersebut, Bobby Nasution juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) Tim Audit Stunting Kota Medan kepada dr Christoptoffel DPL Tobing SpOG (K) KFM, DR dr Ichwanul Adenin SpOG (K) FER, dr Anjeli Mery SpA, Evi Berlian MPsi Psikolog, Dr Rahmi Lubis MPsi Psikolog serta Dr Esi Emilia MSi.(k7 nell)
"Mulai sekarang jangan ada lagi istilah OPD yang berkaitan langsung dan tidak berkaitan langsung dengan penanganan stunting. Jika ingin permasalahan stunting ini selesai, pandangan seperti itu harus diubah dan seluruh OPD harus berkolaborasi!" tegas Wali Kota Medan Bobby Nasution di acara Rembuk Stunting Tingkat Kota Tahun 2022 Sekaligus Penandatanganan Surat Pernyataan Komitmen Pelaksanaan Percepatan pencegahan Penanganan Stunting Terintegrasi di Kota Medan di Hotel Grand Mercure Medan, Selasa (31/5).
Apalagi, jelas Bobby Nasution, pencegahan stunting dilakukan di seribu hari pertama kehidupan anak dengan mencukupi asupan makanan. Tentunya di seribu hari pertama kehidupan anak ini, jelasnya, mereka belum dapat memilih makanan sendiri sehingga asupan makanannya bergantung kepada kondisi ekonomi orang tua dan lingkungan tempat tinggalnya. "Kondisi ini lah yang menjadi dasar semua OPD harus berkolaborasi dan ikut menangani masalah stunting di Kota Medan," katanya.
Didampingi Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu, Bobby Nasution selanjutnya menambahkan, selain OPD, kecamatan, kelurahan serta kepling juga harus ikut berkolaborasi untuk menangani stunting.
"Saya ingin ke depannya di seluruh kecamatan dan kelurahan, anak-anak yang alami stunting harus didata dengan lengkap, begitu juga terkait pekerjaan orang tua dan tempat tinggal mereka layak huni atau tidak. Data seperti ini harus diketahui sehingga diketahui persoalannya apa dan bagaimana penanganannya. Selain itu target capaiannya juga harus jelas, saat saya menanyakan kembali soal data, semua sudah ada," ungkapnya mengingatkan.
Sebelumnya, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kota Medan sekaligus Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman menyampaikan, sesuai instruksi Wali Kota Medan Bobby Nasution, seluruh OPD harus lebih peka dan jeli terhadap warga yang terdeteksi dan memiliki indikasi stunting yang tinggi.
"Mulai dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKPPR), Dinas Pekerjaa Umum (PU), Dinas Koperasi dan UMKM, semua harus dilibatkan. Bahkan, Pak Wali juga sudah mengatakan, terkait stunting identik dengan warga yang ekonominya lemah. Oleh karenanya jika masyarakat sudah terdata, maka dapat diberikan bantuan UMKM agar warga tersebut mandiri dan menambah pendapatan mereka," jelas Aulia.
Selain itu, kata Aulia, peran aktif camat, lurah dan kepling sangat dibutuhkan untuk mebmantu proses pendataan tersebut. Dengan berbagai langkah yang dilakukan, ia optimis angka stunting di Kota Medan dapat menurun. "Saya minta seluruh jajaran kecamatan, kelurahan dan kepling untuk bahu membahu agar lebih jeli kepada warganya, terutama warga yang baru menikah dan ekonominya lemah. Berikan mereka pendampingan, mari kita bersama saling membahu untuk mewujudkan Indonesia, terkhusus Kota Medan lebih maju lagi," harapnya.
Selain Wali Kota dan Ketua TP PKK, Penandatanganan Surat Pernyataan Komitmen Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Penanganan Stunting Terintegrasi di Kota Medan juga dilakukan Wakil Wali Kota dan Kadis Kesehatan Kota Medan dr Taufik Ririansyah serta dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Rembuk Stunting Tingkat Kota Medan Tahun 2022 oleh Lurah Sicanang Kecamatan Medan Belawan, Camat Medan Belawan Subhan Fajri Harahap, Kadis PKPPR Endar Sutan Lubis, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (P3APM) Edliaty, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Emilia Lubis dan Kepala Bappeda Benny Iskandar.
Dalam kesempatan tersebut, Bobby Nasution juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) Tim Audit Stunting Kota Medan kepada dr Christoptoffel DPL Tobing SpOG (K) KFM, DR dr Ichwanul Adenin SpOG (K) FER, dr Anjeli Mery SpA, Evi Berlian MPsi Psikolog, Dr Rahmi Lubis MPsi Psikolog serta Dr Esi Emilia MSi.(k7 nell)
0 التعليقات:
Posting Komentar