Medan | kompas7.id || Komisi II DPRD Medan minta PT Cengkraman Rajawali Perkasa (PT CRP) selaku pengelola Cleaning Service (kebersihan) di gedung dewan agar menghentikan segala bentuk pemotongan gaji. Potongan gaji selama ini dengan alasan biaya sertifikat agar dikembalikan.
"Segera kembalikan gaji pekerja yang dipotong oleh pihak PT selama ini. Alasan pemotongan untuk biaya sertifikat itu metode pembodohan dan akal akalan. Segera kembalikan," tandas anggota Komisi II DPRD Medan Haris Kelana Damanik saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak PT CRP di gedung dewan, Selasa (12/10).
Rapat dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Medan Dhiyaul Hayati didampingi anggota Komisi Haris Kelana Damanik, Afif Abdillah dan Jansen Simbolon. Hadir juga Plt Sekwan Alida beserta stafnya. Direktur PT CRP Imran beserta stafnya, pihak BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Disnaker.
Rapat dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Medan Dhiyaul Hayati didampingi anggota Komisi Haris Kelana Damanik, Afif Abdillah dan Jansen Simbolon. Hadir juga Plt Sekwan Alida beserta stafnya. Direktur PT CRP Imran beserta stafnya, pihak BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Disnaker.
Dikatakan Haris Kelana, pemotongan gaji untuk biaya sertifikat sangat tidak masuk akal. Apalagi dengan pemotongan gaji untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dibebankan seluruhnya kepada pekerja. "Gaji pekerja sekitar Rp 3.223.000 ditambah uang makan sekitar 200.000 lebih. Kenapa diterima hanya Rp 2.950.000," tandas Haris.
Sorotan tegas juga disampaikan anggota Komisi II Afif Abdillah mempertanyakan kebijakan apa yang dilakukan pihak perusahaan memotong biaya sertifikasi Rp 1 juta kepada pekerja CS di DPRD Medan. Pada hal kata Afif, di gedung dewan sendiri sudah diputuskan tidak boleh ada kutipan untuk sertifikasi. Dipertanyakan Afif, berdasarkan dan kriteria apa pihak perusahaan mewajibkan pekerja mendapatkan sertifikat. "Apa pertimbangan sehingga pekerja mendapat sertifikat tanpa pelatihan," ujar Afif.
Afif juga mempertanyakan, potongan untuk biaya BPJS yang dilakukan pihak perusahaan sejak April sampai Juli 2021 dikemanakan. Karena menurut pengakuan BPJS mereka hanya menerima pembayaran Bulan Juli 2021. Sama halnya dengan Janses Simbolon menilai adanya pemotongan gaji bagi pekerja CS sangat tidak wajar. "Kita minta jangan sampai terulang lagi lah. Tindakan seperti itu perlu dibersihkan," ujar Jansen. (gandhi)
0 التعليقات:
Posting Komentar