Medan | kompas7.id || Anggota Komisi III DPRD Kota Medan Ishaq Mustafa Tarigan menilai Wali Kota Bobby Nasution tidak pro pendidikan di Kota Medan.
Ini terlihat dari anggaran pendidikan Kota Medan pada 2022 sebesar Rp1,2 triliun atau sekitar 18,92 persen dari total belanja daerah.
Dari anggaran Rp1,2 triliun itu, 15,65 persen dialokasikan untuk pengelolaan pendidikan SD, 11,40 persen untuk SMP, 2,65 persen untuk pengelolaan PAUD, dan 1,05 persen untuk pendidikan non formal. Sementara alokasi untuk penyediaan gaji serta tunjangan sebesar 60,48 persen.
"Uraian belanja di Dinas Pendidikan tidak memenuhi kewajiban alokasi belanja pendidikan uang yang telah diatur undang-undang. Artinya, pemerintah Kota Medan belum pro terhadap dunia pendidikan," kata Ishaq dalam rapat paripurna terhadap Ranperda Kota Medan tentang RAPBD tahun 2022, Senin (15/11/2021).
Selain itu, belanja modal hanya sebesar 9,95 persen dari anggaran belanja di Dinas Pendidikan Kota Medan. Dengan demikian, sebagian besar belanja di Dinas Pendidikan masih untuk gaji pegawai dan operasionalnya saja. Tidak hanya itu, Ishaq melihat belum ada program dan terobosan baru yang dilakukan Bobby Nasution untuk dunia pendidikan tahun 2022, terutama era revolusi 4.0. Selama ini anggaran hanya untuk program dan kegiatan rutinitas saja.
Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobby Nasution menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan Rp6,27 triliun. Proyeksi yang direncanakan ini cukup realistis, baik jenis pendapatan yang diharapkan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dari jenis pendapatan daerah lainnya.
Dari sisi belanja secara total, lanjut Bobby Nasution, jumlah belanja daerah diperkirakan sebesar Rp6,37 triliun. Keseluruhan Belanja Daerah ini diprioritaskan pada upaya pencapaian visi pembangunan kota yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Medan 2021-2026.
"Selanjutnya, dari sisi pembiayaan, direncanakan guna menutupi defisit belanja daerah, ditetapkan perkiraan pembiayaan netto daerah sebesar Rp100 miliar," ujar Bobby Nasution. (gandhi)
0 التعليقات:
Posting Komentar